BAGANSIAPIAPI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) terkait keterbukaan informasi publik dan kemitraan harmonis dengan insan pers dinilai sebatas wacana di atas kertas. Hal ini mencuat setelah puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Rokan Hilir mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Mess Pemda Rohil pada Kamis (3/9/2026). Sayangnya, para awak media tidak mendapati satupun pejabat maupun pimpinan daerah di tempat.
Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan mekanisme pengelolaan serta tidak adanya transparansi alokasi anggaran publikasi media untuk Tahun Anggaran 2026 yang bernilai Rp850 juta. Insan pers menilai sikap tertutup dan ketiadaan ruang dialog ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Rokan Hilir di hadapan publik mengenai pentingnya sinergi, transparansi, serta peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
"Bupati Rohil kerap menyampaikan tentang pentingnya peran pers dalam mengawal pembangunan. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Saat kami datang secara baik-baik untuk mempertanyakan kejelasan anggaran publikasi sebesar Rp850 juta, pejabat BPKAD tidak ada di tempat, dan Bupati pun tidak berada di lokasi," ujar Indra, perwakilan wartawan yang ikut dalam aksi tersebut.
Berdasarkan keterangan dari petugas Satpol PP yang berjaga di pos pengamanan Mess Pemda, Bupati dilaporkan sedang tidak berada di tempat karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
Absennya pimpinan daerah dan pejabat BPKAD Rohil ini memicu kekecewaan mendalam bagi awak media yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah. Para insan pers menegaskan bahwa anggaran publikasi senilai Rp850 juta merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara akuntabel dan adil.
Jika transparansi ini tidak kunjung dibuktikan dengan tindakan nyata oleh Pemkab Rohil, para wartawan menyatakan siap mengawal polemik ini melalui mekanisme hukum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta melakukan pemberitaan kritis secara berkelanjutan.
