Depok, MON – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, mengusulkan perluasan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang belum tertampung di sekolah negeri maupun program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Usulan tersebut disampaikan Ade Firmansyah dalam pembahasan LKPD Perubahan Pemerintah Kota Depok. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Depok.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah lulusan SD negeri dan swasta di Kota Depok mencapai sekitar 32 ribu siswa. sementara itu, daya tampung SMP negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 hanya sekitar 11.012 siswa.
Untuk mengatasi kekurangan daya tampung tersebut, Pemerintah Kota Depok telah menjalankan program RSSG dengan kuota sekitar 5.000 siswa setiap tahun. Namun, pada pelaksanaannya tahun lalu, dari 5.000 kuota yang tersedia hanya 2.472 siswa yang memanfaatkan program tersebut.
"Setelah dicari penyebabnya, salah satu kendala utama adalah faktor jarak dan akses menuju sekolah RSSG yang cukup jauh dari tempat tinggal calon siswa," ujar Ade Firmansyah, Jumat (12/06/2026).
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Tapos yang memiliki tiga sekolah RSSG, namun masih terdapat kelurahan seperti Sukamaju Baru dan Jatijajar yang belum memiliki SMP negeri. akibatnya, banyak warga yang kesulitan menjangkau sekolah RSSG karena jarak yang cukup jauh dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan.
Melihat kondisi tersebut, Ade mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Depok mengintervensi anggaran pendidikan untuk membantu siswa jalur afirmasi yang tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak memilih RSSG karena kendala akses
Menurutnya, sekolah swasta non-RSSG yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal siswa dapat dilibatkan untuk menerima peserta didik dari jalur afirmasi sebesar 5 hingga 10 persen dari kapasitas daya tampung sekolah.
Dalam skema yang diusulkan, Pemerintah Kota Depok dapat memberikan bantuan pendidikan kepada siswa afirmasi tersebut. saat ini, alokasi bantuan pendidikan yang tersedia sekitar Rp3 juta per siswa per tahun atau setara Rp250 ribu per bulan.
"Jika ada sekolah swasta yang berada dekat dengan tempat tinggal siswa, pemerintah dapat bekerja sama agar sekolah tersebut membuka jalur afirmasi dengan biaya yang dapat diintervensi melalui bantuan pemerintah," jelasnya
.
Ade menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Depok untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya maupun akses.
"Jangan sampai ada satu anak Kota Depok yang gagal melanjutkan sekolah hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri atau terkendala biaya. pendidikan adalah hak setiap anak," tegas Ade.
Ia menambahkan, solusi pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan kursi sekolah, tetapi juga memastikan kursi tersebut dapat dijangkau oleh seluruh warga yang membutuhkan.
Melalui usulan ini, diharapkan akses layanan pendidikan di Kota Depok menjadi lebih merata, terjangkau, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.(Hanny)
