INHU, MON – Walau Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikuati dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mensuport besar pembangunan Indonesia, namun masih banyak dijumpai wilayah wilayah yang minim pembangunan.
Seperti halnya di kecamatan Batang Cenaku kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, tepatnya di wilayah wilayah pedesaan. Dalam hal ini beberapa desa masih menggantungkan diri atas pembangunan badan jalan yang dijadikan prasarana transportasi masyarakat.
Bahkan, saking lamanya tak terwujud, atau tak sabar lagi menanti pembangunan itu banyak warga yang masih menggantungkan harapannya kepada dana aspirasi dewan alias DPRD.
Mengapa ? Banyak warga yang mengaku pembangunan jalan jalan wilayah banyak di selesaikan oleh program dewan yang satu ini. Seperti halnya jalan jalan dusun yang ada di desa Bukit Lipai.
Salah seorang warga dusun di desa Bukit Lipai, Yono (40) saat bersama awak media ini mengaku pembangunan jalan jalan dusunnya itu selama ini hanya mengandalkan kiprah seorang anggota DPRD.
Menurut Yono, pembangunan jalan jalan dusun tersebut dimulai sejak aspirasi anggota DPRD Inhu, Suharto SH yakni sejak tahun 2009 silam. Banyak jalan jalan dusun memperoleh pengerasan batu hingga kondisinya baik.
Pembangunan jalan yang mengandalkan aspirasi dewan itu juga berlaku hingga saat ini. Namun sayang, saat ini,menurut Yono aspirasi yang dimaksud tidak dominan seperti masa masa silam, dimana kala itu aspirasi dewan masih memiliki angka fatastis hingga cukup untuk membangun.
" Kalau dulu enak , dana aspirasi dewan masih lumayan,kalau sekarang sepertinya jauh dari maksimal " sesalnya.
Menyikapi hal demikian, salah seorang warga, Budi (46) juga tetangga Yono juga menimpali. Katanya, terkait pembangunan jalan jalan dusun mungkin saat ini terhambat oleh peraturan peraturan tertentu hingga mengakibatkan jalan jalan tersebut tidak lekas diperbaiki.
Menurut Budi, dirinya akan mempertanyakan bagaimana regulasi pembangunan badan jalan wilayah dusun kepada pihak yang berkompeten di dalamnya. Budi juga mengatakan bahwa sebuah aspirasi rakyat biasanya akan termuat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang setiap tahun di gelar.
" Bisa jadi aspirasi itu terbentur oleh wewenang pihak lain, misal domainya provinsi atau daerah melalui dinas PU,sehingga baik Dewan atau pun anggaran desa tidak gampang untuk melakukannya secara sertamerta " ungkap Budi menenangkan Yono.
Kades Nonaktif desa Bukit Lipat, Suryo Indro Wibowo S.Sos saat dikonfirmasi awak media ini melalui selluler mengatakan dan meyakinkan ingatannya terkait pengajuan pembangunan di musrenbang.
" Seingat saya, kegiatan rawat jalan selalu diusulkan setiap tahun pak" kata Bowo melalui pesan medsosnya.
Kendati demikian beberapa warga juga sempat berbicara dengan salah satu kondisi badan jalan, tepatnya di Penanjakan jalana dusun 03 desa Bukit Lipai yang sampai saat ini belum tersentuh oleh pembangunan program apapun, selain pembangunan yang disentuh oleh aspirasi dewan di masa masa silam itu.
Sebagai orang yang pernah dan dikenal sangat perhatian pada keinginan masyarakat, kades Nonaktif Desa Bukit Lipai alias Bowo belum sempat menjelaskan terkait pertanyaan warga dusun tentang belum adanya sentuhan pembangunan apapun di salah satu jalan dusun yang dimaksud, hingga berita ini dinaikan.(*)
