Depok, MON – Anggota DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai salah satu ancaman non-militer bagi bangsa.
Qonita, yang juga merupakan putri ulama Sukron Ma'mun, menilai aktivitas LGBT tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut masyarakat Indonesia. Menurutnya, meskipun di sejumlah negara praktik tersebut telah memperoleh pengakuan hukum, Indonesia memiliki landasan moral, agama, dan norma sosial yang berbeda.
"Meski di sejumlah negara dilegalkan, namun LGBT tetap menyalahi fitrah manusia. Karena itu, menurut saya tidak patut ditoleransi ataupun dilegalkan hanya dengan alasan hak asasi manusia," ujar Qonita Jumat (17/07/2026).
Atas dasar itu, Qonita mengapresiasi langkah Gerakan Rakyat Semesta (GRS) yang aktif menyosialisasikan penolakan terhadap normalisasi LGBT melalui berbagai kegiatan dan aksi damai.
Ia juga mengajak pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut melalui penyusunan regulasi yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi langkah preventif dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Selain itu, Qonita mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak serta membekali mereka dengan pendidikan agama sejak dini. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten negatif, termasuk yang beredar di media sosial.
"Bagi para orang tua, mari terus tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Jangan biarkan waktu luang mereka diisi dengan hal-hal yang berdampak negatif. Pendampingan keluarga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Semesta (GRS), Anton Sujarwo, berharap seluruh anggota DPRD Kota Depok memberikan dukungan terhadap petisi penolakan normalisasi LGBT yang diinisiasi organisasinya.
"Kami mengajak seluruh anggota DPRD Kota Depok untuk bersama-sama mendukung petisi ini sebagai bentuk komitmen menjaga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat," ujar Anton.
Sebelumnya, pada Kamis (16/07/2026), GRS menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Depok dengan membawa petisi penolakan normalisasi LGBT. dalam kegiatan tersebut, sebanyak 13 anggota DPRD Kota Depok membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap petisi tersebut.
Ketiga belas anggota DPRD yang menandatangani petisi itu adalah Ade Supriyatna, Yeti Wulandari, Abdul Khoir, Edi Masturo, Qonita Lutfiyah, Iman Yuniawan, HTM Yusuf, Endah Winarti, Babai Suhaimi, Edi Sitorus, Imam Musanto, Frans Samosir, dan Binton Nadapdap.
Anton juga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan isu tersebut. Menurutnya, kejelasan aturan dinilai penting agar persoalan di masyarakat dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.(Hanny)
