Jakarta, MON – Sebenarnya Pemerintah tidak ada yang anti kritik. Tapi memang jelas Disinformasi, Fitnah dan Kebencian (DFK) itu, jelas nyata yang ada saat ini terhadap pemerintahan Prabowo cenderung provokasi bukan membangun.
Soal Makan Bergizi Gratis (MBG) saja sudah salah! Mana ada memotong anggaran pendidikan.
Tidak ada yang melarang mengkritik tapi adab itu penting.
Data itu penting, kalau mau mengkritik data tentu harus disertai dengan data juga (artinya data yg akurat hsl survey mereka yg jelas sebagai pembanding) . Namun, pembenci pemerintahan Prabowo lebih suka dinilai data yang paling benar. Itu versi mereka. Mereka tidak pernah mau menggunakan data yang riil yang sangat mudah didapati karena pemerintahan Prabowo tidak pernah menutup diri dari informasi publik.
Mereka protes, tapi yang mereka sajikan berdasarkan asumsi kosong mereka (anak kuliahaan lohh) Harusnya lebih cerdas dan jangan ngandelin Toa untuk teriak-teriak dan akun fake di sosmed untuk nyerang dengan bahasa tidak beradab. (Cemen namanya).
Demo anarkis yang lalu sudah sangat merusak akhlak, mental juga perekonomian. Apakah dengan demo seperti ini solusi tercapai? Gak juga!
Pemerintah sekarang baru setahun — sedang kembali menata, mengembalikan ke relnya, memperbaiki yang rusak.
Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih kan bukan pesulap yang bisa langsung membuat semua indah tapi hanya semua halunisasi.
Sudah pasti pemerintah akan detail melihat semua data yang mungkin selama ini banyak fake!
Menkeu Purbaya sudah bergerak — walau harus berbenturan dengan banyak pihak.
Kalau dianggap keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja — bukan salah dari Pemerintahan Prabowo tapi efek puluhan tahun yang tidak dibenahi.
BEM harus berpikir cerdas! Gak bisa mengkritisi sesuatu yang lagi dibenahi dengan narasi narasi tidak elok dan provokasi, seolah mereka lebih mampu mengerjakannya.
Untuk sekolah bener saja mereka tidak bisa komitmen bagaimana kedepannya??
Penulis:
Des Afrina (Sekjen Matahari 08)
