Depok, MON – DPRD Kota Depok menggelar Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-27 Kota Depok di Gedung DPRD, kawasan Depok Grand City (GDC) Kota Depok, Kamis (23/04/2026).
Sidang Paripurna yang digelar bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur elemen masyarakat lainnya itu mengangkat tema “27 Tahun Depok Melaju, Kolaborasi Menuju Kota Maju, Berbudaya dan Tertata”
Acara inj juga sekaligus menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama 27 tahun Depok. Dia menekankan semangat kebersamaan jadi kunci jawab tantangan kota.
Kata dia, ada dua Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Kota Depok diantaranya yakni pertama terkait persoalan kemacetan yang menjadi akses keluar-masuk tol padat. Supian menyebut dengan istilah “Sawangan Kubro” maka infrastruktur menjadi prioritas.
Disamping itu yang kedua yakni terkait persoalan pengelolaan sampah. Supian mengatakan ada sekitar 750 ton sampah per hari rencananya nanti akan diolah menjadi energi listrik dengan berkerja sama oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sementara untuk sisanya lagi 500 ton per hari saat ini masih dicari solusi. Dan persoalan ini menjadi sorotan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain itu, menutup pernyataannya Supian mengatakan saat ini Pemerintah Kota Depok juga telah memperkuat koordinasi dengan pusat dan Jabar untuk membenahi beberapa sektor bidang seperti infrastruktur, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Tanggung jawab kita sama, wujudkan kebahagiaan masyarakat Depok,” ucap Supian Suri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menanggapi terkait persoalan banjir yang masih kerap melanda di sejumlah wilayah di Depok. Dia mengungkap bahwa pihaknya (DPRD) sudah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi persoal tersebut.
Menurutnya, sinkronisasi anggaran dan teknis menjadi kunci dalam menangani debit air di wilayah perbatasan seperti Tangerang Selatan, Depok, dan Jakarta.
Mengenai hal tersebut, Ketua DPRD, Ade Supriyatna menerangkan, bahwa DKI Jakarta sudah mau bersedia membantu pengalokasian anggaran selama terdapat asas manfaat timbal balik, khususnya dalam menekan risiko banjir di wilayah hilir.
"Itu kan perbatasan ya, Tangerang Selatan, Depok, dan ke sana lagi Jakarta. Waktu itu dengan anggaran DKI yang cukup besar, kita minta dibantu. Cuma memang DKI memilih untuk dia membenahi di hilirnya dulu, di dalami, agar ketika itu dilancarkan debitnya tidak terlalu besar ke DKI. Jadi sebenarnya ya Provinsi DKI mau mengalokasikan anggaran untuk daerah perbatasan, asal ada manfaatnya juga buat mereka," terangnya.
Politisi asal PKS pun menambahkan, kendati demikian dirinya saat ini masih terus mencari skenario terbaik bersama DPRD dan Pemprov DKI, termasuk rencana pembangunan infrastruktur penampung air.
"Jadi istilahnya nanti kita cari skenario terbaik ya, apakah kita bikin kantung air dulu di Depok, kemudian itu nanti ditinggikan dengan biaya DKI. Tapi komunikasi terus kita lakukan dengan DPRD DKI dan Pemprov ya. Kemarin juga mereka sudah visit kan, dari mulai Ketua DPRD nya bahkan, dan dinas terkait. Cuma pertimbangan teknisnya menyebabkan itu masih ditunda dulu gitu," pungkasnya.(Hanny)
