Depok, MON – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi, menyoroti rencana kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang akan kembali didorong pada tahun 2027. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar melanjutkan program, melainkan memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.
Menurut Babai, program pelayanan kesehatan gratis harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak, khususnya warga tidak mampu. Ia menilai masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat, di mana sebagian masyarakat mampu justru menikmati layanan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok rentan. Selasa (31/03/2026)
“Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kota Depok dalam pelayanan kesehatan gratis ini bisa adil, diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” ujarnya.
Babai menekankan pentingnya rasionalisasi data sebagai kunci utama dalam memperbaiki implementasi UHC. Dengan pendataan ulang yang akurat, pemerintah dapat memastikan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan, sekaligus menghitung kebutuhan anggaran secara realistis.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan UHC tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat turut berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program-program pelayanan dasar.
“Dengan rasionalisasi data, kita bisa tahu berapa anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai program ini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan,” tegasnya.
Meski tidak menyebut pihak tertentu, Babai mengakui adanya indikasi oknum yang mencoba memanfaatkan program UHC demi kepentingan pribadi. Hal ini dinilai berpotensi merusak tujuan utama program yang seharusnya berpihak kepada masyarakat miskin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki indikator penerima bantuan berdasarkan kategori desil ekonomi, mulai dari desil satu hingga lima. Kelompok inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam menerima layanan kesehatan gratis.
Babai pun mendorong pemerintah untuk melakukan sensus ulang secara menyeluruh, mulai dari tingkat RT hingga tingkat kota, guna memastikan validitas data penerima manfaat. Ia mencontohkan berbagai program bantuan sebelumnya yang kerap tidak tepat sasaran akibat lemahnya pendataan.
“Jangan sampai ada motif lain di balik dorongan pemberlakuan UHC. Yang utama adalah keadilan dan ketepatan sasaran,” pungkasnya.
Dengan langkah pembenahan data dan pengawasan yang ketat, diharapkan program UHC di Kota Depok ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.(Hanny)
