DEPOK, MON – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2025 menghadirkan dua sisi penting dalam kinerja pembangunan daerah: capaian positif pada sektor pembangunan manusia dan tantangan nyata di bidang ketenagakerjaan.
Dalam keterangannya, Siswanto mengapresiasi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok yang mencapai 84,04 pada tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah kota memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat.
“Kenaikan IPM ini tentu menjadi hal yang menggembirakan. Artinya, dalam satu tahun pemerintahan berjalan, ada keseriusan dalam membangun manusia Kota Depok,” ujar Siswanto.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Siswanto menyoroti meningkatnya angka pengangguran sebagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Berdasarkan data ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok pada 2025 tercatat sebesar 6,52 persen, dengan jumlah pengangguran diperkirakan mencapai lebih dari 69 ribu jiwa.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita tidak bisa hanya melihat capaian IPM, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan pengangguran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Depok.
Menurut Siswanto, karakter Kota Depok sebagai wilayah perkotaan yang tidak memiliki sumber daya alam menuntut strategi khusus dalam membuka lapangan kerja. Ia menilai, sektor investasi harus didorong secara maksimal sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Investasi tidak boleh dihambat, tidak boleh diganggu. Justru harus kita dukung bersama, karena dari situlah peluang kerja bisa terbuka bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor industri manufaktur berskala besar relatif sulit berkembang di Depok. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan dinilai menjadi solusi yang lebih realistis.
“Sektor-sektor seperti kafe, restoran, perhotelan, dan usaha kreatif lainnya perlu didorong. Ini yang paling memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja di Kota Depok,” ujarnya.
Selain itu, Siswanto juga menyoroti sektor pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan manusia. Ia mengakui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akses dan pembiayaan pendidikan, namun menegaskan bahwa peningkatan kualitas harus terus dilakukan.
“Pendidikan adalah pelayanan dasar yang tidak boleh berhenti diperbaiki. Ini menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten untuk membangun kota,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penting untuk memastikan adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki daya saing dan dapat terserap di pasar kerja.
“Ke depan, kita harus memperkuat keterhubungan antara pendidikan dan dunia kerja agar pembangunan manusia benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Siswanto menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan seluruh pihak, tantangan pengangguran di Kota Depok dapat ditekan secara bertahap.
“Saya meyakini, dengan komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Depok tidak hanya mampu meningkatkan kualitas manusianya, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi warganya,” tutupnya.(Hanny)
