Depok, MON – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Firmansyah (Adef), meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap mempertahankan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka pada 2027.
Menurut Adef, keterbatasan jumlah peserta didik bukan alasan untuk menghentikan program pendidikan yang selama ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat. sebab, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk mereka yang membutuhkan jalur pendidikan nonkonvensional.
Hal tersebut disampaikan Adef dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok saat membahas Rancangan APBD pada 3–4 November 2026. dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap diperjuangkan tanpa melihat besar kecilnya jumlah warga yang menyampaikan.
“Selama ada aspirasi yang masuk kepada kami sebagai wakil rakyat, jangankan 250 siswa atau puluhan penyelenggara yang menyampaikan kepada kami, satu saja akan kami perjuangkan,” tegas Adef.
Selain menyoroti keberlanjutan SMP Terbuka, Adef juga menyinggung pelaksanaan program Rintisan Belajar Sekolah Swasta Gratis (RSSG). berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, dari kuota 5.000 peserta, jumlah siswa yang terserap baru sekitar 3.000 orang. Angka tersebut relatif tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menilai, belum terpenuhinya kuota program RSSG tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan telah tercukupi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan kelompok masyarakat yang belum terjangkau program yang tersedia.
“Mungkin daya minatnya tidak bertambah. Jadi, saya bukan bermaksud mendesak, tetapi selama ada aspirasi yang masuk, satu saja akan kami perjuangkan,” ujarnya.
Belajar dari Stasiun Shirataki di Jepang
Untuk memperkuat pandangannya, Adef mengangkat kisah Stasiun Shirataki di Hokkaido, Jepang. Stasiun yang berada di wilayah pedalaman tersebut pernah menjadi perhatian karena operasionalnya dipertahankan demi melayani kebutuhan seorang siswi SMA yang menggunakannya sebagai akses transportasi menuju sekolah.
Bagi Adef, kisah tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pelayanan publik tidak semata-mata harus diukur berdasarkan jumlah pengguna maupun pertimbangan efisiensi anggaran. lebih dari itu, pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak dan kesempatan hanya karena jumlah penerima manfaatnya sedikit.
“Artinya, kalau kita melihat semangat yang sama, dalam sektor pendidikan kita harus punya keberpihakan terhadap warga masyarakat, terutama warga Kota Depok,” kata dia.
Adef berharap Pemkot Depok dapat menerapkan semangat keberpihakan tersebut dalam menentukan arah kebijakan pendidikan ke depan. Ia menilai, keberadaan SMP Terbuka masih dibutuhkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang menghadapi keterbatasan atau membutuhkan alternatif dalam mengakses pendidikan formal.
Karena itu, ia meminta agar program SMP Terbuka tetap dimasukkan dalam kebijakan dan penganggaran pendidikan Kota Depok pada 2027.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan bukan hanya dilihat dari banyaknya siswa yang terlayani, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. (Hanny)