Depok, MON – Suasana hangat penuh keakraban mewarnai kegiatan Coffee Talk bersama insan pers yang digelar DPD PKS Kota Depok di Rumah Makan Pondok Laras, Sabtu (09/05/2026). dalam forum santai namun sarat gagasan tersebut, sejumlah tokoh PKS Kota Depok menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari Universal Health Coverage (UHC), perlindungan masyarakat miskin, hingga pentingnya menjaga independensi pers.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, menegaskan bahwa perjuangan PKS terkait pengembalian predikat UHC bukan sekadar kepentingan politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat rentan.
Menurutnya, berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan LKPJ, terdapat sekitar 216 ribu warga Kota Depok yang kepesertaan KIS PBI-nya nonaktif. jumlah tersebut, kata Ade, setara dengan memadati Stadion Pakansari Bogor hingga meluber.
“Ini bukan soal politik atau sentimen Pilkada. Ini soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Semua fraksi di DPRD sepakat merekomendasikan agar predikat UHC segera dikembalikan,” ujar Ade disambut tepuk tangan peserta.
Ia menjelaskan, sistem berbasis bansos saat ini dinilai menyulitkan masyarakat miskin karena terbatas pada kelompok tertentu dan hanya bisa mengakses rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Depok. berbeda dengan UHC yang memungkinkan warga mendapatkan layanan BPJS di rumah sakit seluruh Indonesia.
Ade juga menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu, rekomendasi DPRD terkait UHC kini tinggal menunggu implementasi dari pemerintah daerah.
“Kalau nanti Pemerintah Kota Depok sudah mendeklarasikan UHC, maka tema perjuangan kami akan berbeda lagi. Karena perjuangan ini belum selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, H. Khairulloh, menyoroti pentingnya menjaga marwah pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ia mengaku prihatin terhadap polarisasi yang mulai merambah dunia jurnalistik di Kota Depok.
“Pers harus tetap menjadi penjual fakta dan penyampai kebenaran. Polarisasi ini berbahaya kalau terus dipelihara,” ujarnya.
Khairulloh juga mengkritisi sejumlah program sosial yang dinilai hilang pasca pergantian pemerintahan, seperti santunan kematian bagi warga miskin hingga pengurangan pembimbing rohani.
“Jangan korbankan masyarakat miskin hanya karena perubahan tagline program. silakan ganti nama programnya, tapi jangan hilangkan manfaatnya untuk rakyat kecil,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Khairulloh mengingatkan kembali semangat reformasi yang menjadi ruh lahirnya PKS. Ia bahkan mengajak peserta mengenang perjuangan reformasi 1998 dengan menyanyikan lagu perjuangan yang identik dengan gerakan rakyat dan mahasiswa.
Kegiatan Coffee Talk tersebut dihadiri jajaran pengurus PKS Kota Depok, anggota DPRD, serta puluhan insan pers dari berbagai media di Kota Depok. Acara berlangsung cair, penuh dialog, dan menjadi ruang silaturahmi antara partai politik dan media dalam membangun Kota Depok yang lebih berpihak kepada rakyat.(Hanny)