JAKARTA, MON – Ketua Umum Forum Koordinasi Penegak Hukum (Forkogakum), Dr. Tasrif M. Saleh, SH, MH, mendorong Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bersikap proaktif dalam mencegah dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurut Tasrif, ketegangan militer antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat telah menimbulkan guncangan geopolitik global. Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas domestik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan energi dan ekonomi nasional.
“Polri harus didorong untuk proaktif dalam mencegah dampak eskalasi perang Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat,” ujar Tasrif dalam keterangan tertulisnya, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan, posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak dunia menjadi titik krusial dalam konflik ini. Gangguan di wilayah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah global, yang pada akhirnya dapat menekan APBN serta memicu inflasi harga kebutuhan pokok di dalam negeri.
Tasrif mengungkapkan setidaknya terdapat lima potensi dampak domestik dari eskalasi konflik tersebut:
• Peningkatan kriminalitas akibat tekanan ekonomi
Lonjakan harga energi dan bahan pokok berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal konvensional seperti pencurian dan perampokan yang didorong faktor ekonomi.
• Kerawanan sosial di titik distribusi energi
Lokasi seperti SPBU dan depo Pertamina berpotensi menjadi titik konflik akibat kepanikan masyarakat terhadap kemungkinan kelangkaan BBM, yang dapat memicu antrean panjang hingga gesekan antarwarga.
• Penyebaran propaganda dan radikalisme
Konflik internasional kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi kebencian dan provokasi berbasis sentimen keagamaan, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
• Koordinasi lintas sektor yang belum optimal
Kerja sama antara Polri, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina dinilai masih bersifat parsial. Minimnya pertukaran data secara real-time berpotensi membuka celah bagi praktik penimbunan dan spekulasi.
• Ancaman terhadap objek vital nasional (obvitnas)
Infrastruktur energi seperti kilang minyak, pipa distribusi, dan gardu listrik berpotensi menjadi target sabotase maupun serangan siber di tengah meningkatnya risiko global.
Untuk itu, Tasrif menekankan pentingnya langkah proaktif Polri melalui beberapa strategi:
• Penguatan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina melalui sistem pertukaran data real-time.
• Penegakan hukum tegas terhadap praktik penimbunan, pengoplosan, dan penyalahgunaan distribusi BBM.
• Optimalisasi fungsi intelijen keamanan (Baintelkam) guna mendeteksi dini potensi gejolak sosial dan penyebaran narasi provokatif.
• Pelaporan situasi strategis secara berkala kepada Presiden RI, mencakup kondisi keamanan, ketahanan pangan, dan stabilitas energi nasional.
• Peningkatan pengamanan objek vital nasional sektor energi, termasuk patroli intensif di titik distribusi strategis.
Akademisi Universitas Jayabaya tersebut menegaskan bahwa eskalasi konflik global merupakan ancaman asimetris yang membutuhkan respons cepat, terintegrasi, dan adaptif dari Polri.
“Polri harus mampu bertransformasi menjadi katalisator koordinasi lintas sektoral guna menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.(Hanny)