BAGANSIAPIAPI – Antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan kuota dan waktu tunggu kedatangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar.
Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat tidak selalu bisa dilakukan sekaligus karena stok sering habis sebelum pasokan berikutnya tiba. Pengaturan antrean di lapangan harus menyesuaikan dengan jadwal pengiriman dari Pertamina Patra Niaga melalui wilayah Dumai.
"Kita tidak bisa memaksakan kalau pasokan belum masuk. Ada waktunya, sehingga terjadi antrean," kata Direktur Pengembangan BUMD PT SPRH (Perseroda), Yusuf Mudji Sutrisno, Kamis (17/9).
Yusuf menerangkan, kebutuhan solar di Rohil tergolong sangat besar karena digunakan oleh berbagai sektor. Selain kendaraan angkutan barang dan transportasi, solar juga sangat dibutuhkan oleh para nelayan dan petani, terutama saat memasuki musim tanam.
Dengan tingginya permintaan tersebut, kuota BBM subsidi yang tersedia harus dibagi rata agar pelayanan tetap berjalan hingga akhir periode. Pihak SPBU mengaku terus berupaya mengatur stok agar tidak langsung habis dalam satu waktu.
"Upaya kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan. Kalau stok solar subsidi datang, tidak semuanya kita habiskan. Kita sisakan untuk besok pagi supaya pelayanan tetap ada sambil menunggu pasokan berikutnya masuk, apakah siang atau sore,” jelas Yusuf.
Menurutnya, pengelolaan stok ini penting karena proses pemesanan dan pengiriman BBM membutuhkan waktu perjalanan. Jika tidak dikelola dengan baik, kekosongan stok yang lama bisa terjadi.
Terkait kebutuhan nelayan, pihak SPBU juga memberikan alokasi khusus. Dalam sehari, kemampuan pelayanan SPBU berada di kisaran 8 hingga 16 Kilo Liter (KL) per hari, tergantung ketersediaan stok.
Di sisi lain, pihak SPBU berharap konsumen BBM bersubsidi adalah masyarakat yang benar-benar berhak. Pengawasan ketat perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan.
“Kami harapkan pengguna orang yang tepat. Untuk nelayan juga perlu dilakukan pendataan ulang agar BBM subsidi tidak digunakan oleh pihak yang bukan nelayan,” tegasnya.
Selain mengatur stok, pihak SPBU berharap ada penambahan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah. Usulan penambahan sudah diajukan berdasarkan data kebutuhan riil di lapangan.
Penambahan kuota diharapkan menjadi solusi ampuh untuk mengurai antrean panjang. Apalagi, keterlambatan pasokan solar berdampak besar pada aktivitas transportasi dan distribusi barang di Rohil.
Keluhan bahkan sudah datang dari sopir angkutan barang asal Medan. Kondisi ini dikhawatirkan bisa menghambat distribusi material penting, bahkan memicu lonjakan harga barang akibat terganggunya rantai pasok.
"Sementara untuk BBM nonsubsidi, penggunaannya aman dan tidak mengalami persoalan antrean. Antrean panjang murni terjadi pada jenis biosolar subsidi yang kuotanya terbatas," tambah Yusuf.
Pihak SPBU berharap masyarakat bisa memaklumi kondisi ini, sembari menunggu upaya penambahan kuota dan perbaikan pola distribusi dari pihak terkait.
Di tempat terpisah, Direktur Utama PT SPRH, Yusri Kandar, ST, membenarkan bahwa fenomena antrean BBM ini terjadi hampir di seluruh SPBU, termasuk di sepanjang jalur Lintas Sumatra.
Melalui sambungan telepon, Yusri menjelaskan bahwa selain masalah kuota lokal, ada faktor eksternal global yang ikut memengaruhi kondisi energi saat ini.
"Di samping keterbatasan kuota, saat ini juga terjadi kelangkaan minyak global akibat penutupan beberapa jalur perdagangan minyak. Ditambah lagi, harga minyak dunia saat ini sudah menembus angka 100 hingga 108 USD per barel," pungkas Yusri Kandar.