Depok, MON – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah mengapresiasi sejumlah prioritas pembangunan yang disampaikan Wali Kota Depok dalam pidato upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Legislator Fraksi PKS ini menuturkan dalam pidato Wali Kota, ada empat prioritas utama yang disampaikan dan semuanya berbentuk infrastruktur dan program unggulan.
Empat prioritas utama tersebut adalah penanggulangan kemacetan, pemerataan pendidikan, ekonomi kreatif dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur kesehatan.
“Saya mengapresiasi salah satunya bagaimana mengurai kemacetan dan pemerataan akses pendidikan,” katanya.
Untuk program infrastruktur seperti pengurai kemacetan, ia juga menyarankan agar dikerjakan bertahap. Contohnya pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Enggram yang menyedot anggaran ratusan miliar.
“Mengurai kemacetan nggak bisa dijebret sekaligus. Kita lihat dulu evaluasinya, output, outcome, benefit, dan impact-nya. Kalau tepat, baru kita lanjut ke segmen jalan lain. Yang pasti jalan yang kita intervensi adalah kewajiban pemerintah kota dan menggunakan APBD,” jelasnya.
Namun, ia menyoroti bahwa program prioritas pelayanan dasar wajib belum digarap secara optimal. Padahal menurutnya, hal paling penting di sektor kesehatan adalah memberikan akses jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warga Kota Depok.
"Saya menyayangkan adalah pelayanan dasar wajib, khususnya jaminan kesehatan, belum disampaikan secara optimal," tutur Dewan dapil Kecamatan Tapos dan Cilodong tersebut, Senin (17/08/2026).
“Kalau kita bicara pembukaan UUD 1945 ada kalimat ‘melindungi segenap bangsa Indonesia’. Kalau kita bicara Kota Depok, segenap bangsa Indonesia ini adalah warga Depok yang harus kita lindungi. Masih banyak warga Kota Depok yang belum terlindungi jaminan kesehatannya, terutama warga rentan di desil 1 sampai 5. Padahal mereka juga belum mempunyai pekerjaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Depok belum optimal dalam menyediakan lapangan kerja formal. Padahal pekerjaan formal mewajibkan perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam jaminan kesehatan.
Sebagian besar anggota DPRD di Badan Anggaran, lanjutnya, telah bulat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh.
“Bahasa kita jaminan kesehatan menyeluruh. Kalau istilah UHC itu bahasa asing. Kita minta semua warga bisa terlayani,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027, ada enam unsur wajib yang harus diprioritaskan pemerintah daerah: sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, serta keamanan dan ketertiban.
“Di tengah efisiensi, kita akan melakukan rasionalisasi kepada program-program yang tidak mengarah kepada pelayanan wajib dasar publik. Supaya akses jaminan kesehatan warga secara menyeluruh ini bisa terpenuhi di KUA 2027,” jelasnya.
Ia menambahkan, penambahan anggaran belum bisa dipastikan karena belum ada informasi transfer dari pusat dan provinsi. Karena itu rasionalisasi menjadi kunci.
“Adakah program-program yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat? Itu yang akan kita evaluasi, kita hemat-hemat, sehingga akses jaminan kesehatan bisa terpenuhi,” katanya.
Poin kedua yang Adef soroti adalah jaring pengaman sosial kesehatan. Saat pendataan dan verifikasi, masih banyak warga rentan yang tidak mampu namun tidak dapat bansos karena berada di atas desil 5.
“Ini yang perlu kita optimalkan,” tegasnya.(Hanny)