JAKARTA – Perubahan kepemimpinan nasional selalu membawa pergeseran dalam grammar kebijakan ekonomi. Di bawah Sri Mulyani, ekonomi Indonesia diasosiasikan dengan rasionalitas teknokratik: disiplin fiskal, kehati-hatian utang, dan penghormatan terhadap angka-angka.
Sementara di bawah Prabowo Subianto dan Purbaya Yudhi Sadewa, wajah ekonomi tampak lebih politis, penuh slogan, serta diwarnai bahasa moral – keadilan, kemandirian, hilirisasi, dan kedaulatan pangan.
Bagi sebagian kalangan teknokrat, hal ini dianggap sebagai kemunduran – tanda lahirnya “ekonomi retorika” yang menggantikan “ekonomi rasional” (Mohamad Ikhsan, Kompas, 29 September 2025). Namun jika dibaca melalui teori sistem Niklas Luhmann, fenomena ini justru dapat dimengerti sebagai kopling struktural antara sistem ekonomi dan sistem politik, yang muncul ketika diferensiasi fungsional gagal berkomunikasi dengan masyarakat.
Saya mendukung diferensiasi fungsional agar rasionalitas ekonomi tetap terjaga. Namun saya menolak klaim sterilitas sistem ekonomi yang dijadikan alasan untuk menutup bias politik. Retorika dalam ekonomi bukanlah tanda kemerosotan diferensiasi, melainkan tanda kegagalan komunikasi teknokratik—sekaligus mekanisme koreksi sosial yang sah.
Rasionalitas Ekonomi Sri Mulyani: Ekonomi sebagai Sistem Autopoietik
Selama hampir dua dekade, Sri Mulyani menjadi simbol konsistensi rasionalitas ekonomi Indonesia. Ia beroperasi dengan keyakinan Weberian bahwa kebijakan publik harus dikelola berdasarkan efisiensi dan objektivitas.
Pendekatan ini mencerminkan apa yang dalam teori Luhmann disebut autopoiesis sistem ekonomi – sistem yang bekerja melalui kode bayar/tidak bayar, efisien/tidak efisien, dan menutup diri dari moralitas politik.
Dalam kerangka ini, ekonomi dan politik beroperasi secara otonom: politik membuat keputusan melalui kekuasaan, ekonomi menilai melalui efisiensi. Namun otonomi tersebut juga memunculkan paradoks. Dengan menolak “kontaminasi politik”, sistem ekonomi menolak kebutuhan komunikasi sosial. Ia menjadi rasional, tapi sunyi; efisien, tapi dingin.
Selama Sri Mulyani menjaga stabilitas makro, kesenjangan sosial tetap melebar. Ekonomi tumbuh, tapi rasa adil tak ikut naik. Sistem ekonomi berhasil menjaga closure, tetapi gagal membangun openness terhadap lingkungannya.
Retorika Ekonomi Prabowo – Purbaya: Politik Sebagai Medium Koreksi
Ekonomi era Prabowo tampil dengan idiom yang kontras. Alih-alih menonjolkan rasio fiskal, Prabowo berbicara dengan moralitas nasionalis: makan bergizi gratis, hilirisasi besar-besaran, kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan pemerataan.
Dalam kerangka Luhmann, ini adalah bentuk kopling struktural antara politik dan ekonomi, di mana politik menanamkan kode moralitas ke dalam sistem ekonomi.
Retorika ekonomi Prabowo – Purbaya bukan semata populisme, melainkan upaya menjembatani komunikasi antara ekonomi dan publik. Ia mengembalikan ekonomi ke ruang simbolik masyarakat, sesuatu yang diabaikan selama dominasi teknokrat.
Namun risiko tetap ada. Jika politik terlalu dalam mengintervensi ekonomi, sistem ekonomi bisa kehilangan kemampuan koreksi internal. Rasionalitas berubah menjadi instrumentalisasi: keputusan fiskal ditentukan bukan oleh kalkulasi jangka panjang, melainkan oleh kebutuhan simbolik kekuasaan.
Dari Rasionalitas ke Legitimasi: Ketika Sistem Kehilangan Komunikasi
Menurut Luhmann, sistem sosial bertahan bukan karena kebenaran, melainkan karena keberlanjutan komunikasi. Ketika sistem ekonomi gagal berkomunikasi dengan masyarakat, ia kehilangan legitimasi.
Inilah yang terjadi pada rasionalitas ekonomi teknokratik Indonesia. Masyarakat yang tak memahami bahasa angka merasa terasing dari negara yang mengelola uang mereka. Defisit 2,9 persen PDB, rasio utang 39 persen, inflasi 2,5 persen – semuanya benar, tapi tak bermakna bagi publik.
Retorika kemudian muncul sebagai kompensasi sosial, bukan kebohongan. Ia menjadi medium pemulihan makna. Prabowo dan Purbaya memahami bahwa legitimasi kebijakan ekonomi kini tidak bisa hanya ditopang oleh angka, tetapi oleh cerita: tentang keadilan, kedaulatan, dan kebangkitan nasional.
Kritik terhadap Sterilitas Ekonomi: Ilusi Objektivitas
Klaim bahwa ekonomi dapat steril dari politik adalah ilusi rasionalitas. Dalam praktiknya, setiap kebijakan ekonomi selalu memuat pilihan politik.
Ketika subsidi dikurangi atas nama efisiensi, itu adalah keputusan politik yang menyembunyikan preferensi nilai. Ketika belanja sosial ditahan, itu juga bentuk posisi politik – hanya saja disampaikan dalam bahasa teknokratik.
Diferensiasi fungsional bukan pemisahan total, melainkan cara menata kompleksitas agar sistem bisa berinteraksi tanpa menelan satu sama lain. Karena itu, kopling antara ekonomi dan politik adalah keniscayaan – yang terpenting adalah kualitas komunikasinya.
Kopling Struktural: Dari Ketegangan ke Keseimbangan
Dalam teori sistem, structural coupling adalah titik di mana dua sistem berbeda berinteraksi tanpa kehilangan otonominya. Kopling ini bisa menjadi bencana jika salah satu sistem terlalu dominan, tapi bisa pula menjadi sumber inovasi bila dikelola transparan.
Ekonomi Prabowo – Purbaya menunjukkan bentuk kopling baru: politik tidak lagi hanya penyedia stabilitas, tetapi ikut menentukan orientasi nilai ekonomi. Namun agar produktif, kopling ini harus memiliki dua mekanisme koreksi:
1. Ekonomi tetap menjaga rasionalitas – kebijakan harus dapat diuji secara empiris.
2. Politik menjaga transparansi – narasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan publik.
Keduanya harus berada dalam hubungan interpenetration, bukan subordinasi.
Menuju Rasionalitas yang Berhati Nurani
Baik Sri Mulyani maupun Prabowo–Purbaya berangkat dari niat yang sah: menjaga negara tetap berjalan. Hanya saja, satu berangkat dari logika efisiensi, yang lain dari logika legitimasi.
Yang satu percaya pada data, yang lain pada narasi. Dalam dunia yang semakin kompleks, keduanya dibutuhkan.
Ekonomi tanpa moral menjadi tirani angka; politik tanpa rasio menjadi tirani hasrat.
Yang dibutuhkan adalah rasionalitas yang berhati nurani – ekonomi yang tetap mampu menghitung, namun tahu apa yang sedang diperjuangkan.
Retorika, dalam konteks ini, bukan sekadar kata-kata, melainkan energi sosial yang menghidupkan komunikasi antara negara dan rakyat. Bila digunakan dengan jujur, retorika menjadi bentuk empati politik yang melengkapi rasionalitas ekonomi.
Ekonomi sebagai Komunikasi
Pertentangan antara ekonomi rasional dan ekonomi retorika sejatinya hanyalah pertentangan semu. Yang sesungguhnya kita saksikan adalah upaya sistem untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas masyarakat baru – masyarakat yang tidak lagi percaya pada angka, tetapi tetap membutuhkan makna.
Ketika Sri Mulyani berbicara dengan angka dan Prabowo berbicara tentang keadilan, keduanya sebenarnya membicarakan hal yang sama: legitimasi.
Tugas ilmuwan sosial bukan memilih salah satu, tetapi memahami dinamika keduanya.
Hanya dengan memahami bagaimana ekonomi berkomunikasi dengan politik – melalui kopling yang saling menegosiasikan batas – kita dapat merancang sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan dipercaya.**
Penulis : Ifan Ar Uzan
Editor : Redaksi
