NATUNA, MON — Bupati Natuna Cen Sui Lan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan guna membahas keberlangsungan program Tol Laut yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik ke wilayah perbatasan.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan konektivitas maritim tetap terjaga, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam koordinasi tersebut, Bupati Natuna menyampaikan bahwa perjalanan terakhir kapal Tol Laut tahun 2025 dijadwalkan pada 26 Oktober 2025. Pelaksanaan pelayaran ini didasarkan pada kontrak kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Berdasarkan pola tahun sebelumnya, pelayaran baru akan kembali beroperasi pada awal Januari tahun berikutnya, sehingga terdapat potensi kekosongan layanan selama beberapa minggu.
Bupati Cen Sui Lan, menyoroti potensi kenaikan harga barang dan penurunan ketersediaan logistik apabila pelayanan Tol Laut terhenti sementara. Kondisi ini dapat berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah Natuna, yang selama ini sangat bergantung pada pasokan logistik melalui jalur laut. Untuk itu, Bupati meminta perhatian khusus dari Ditjen Hubla agar transisi antarperiode kontrak dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan pasokan barang kebutuhan pokok.
Sejalan dengan itu, disampaikan pula bahwa Kapal Ro-Ro, yang selama ini berfungsi sebagai transportasi alternatif angkutan barang dan penumpang, dijadwalkan menjalani dok pada bulan Desember 2025. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan ganda terhadap distribusi logistik apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengusulkan adanya pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara untuk menjaga kesinambungan distribusi ke wilayah Natuna.
Bupati Natuna juga menerima masukan dari Komandan Kodim 0318/Natuna, Kolonel Inf.
Ruruh Sejati, menyampaikan kekhawatiran terkait potensi terganggunya pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang saat ini dilaksanakan oleh TNI. Hambatan distribusi material dan komoditas akibat terhentinya layanan Tol Laut serta jadwal dok kapal diperkirakan dapat mengganggu kelancaran proyek tersebut.
Selain itu, penghentian sementara layanan Tol Laut juga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi logistik untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas ppemerinta. Dimana program ini sangat bergantung pada keberlanjutan jalur distribusi laut untuk pengiriman bahan pangan. Jika distribusi terhambat, dikhawatirkan pasokan bahan makanan ke sekolah-sekolah dan pos layanan masyarakat akan menurun, sehingga pelaksanaan program MBG menjadi tidak optimal.
Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen Hubla menyampaikan bahwa akan segera memperpanjang adendum perpanjangan kontrak Tol Laut hingga 31 Desember 2025. Langkah ini telah melalui proses review oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada minggu sebelumnya. Perpanjangan tersebut diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar.
Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Natuna, Ditjen Hubla, dan instansi terkait diharapkan dapat menghasilkan kebijakan operasional yang tepat dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi lintas lembaga, program Tol Laut diharapkan dapat terus beroperasi tanpa jeda signifikan, menjaga rantai pasok kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna.
“Program Tol Laut menjadi perhatian kami, karena menjadi bagian dari visi dan misi kami bagaimana membangun Kabupaten Natuna yang lebih baik pada aspek kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Cen Sui Lan.(*)
Penulis : Marzani
Editor : Redaksi
